Belakangan ini muncul tuntutan dari para hakim di berbagai lembaga peradilan di Indonesia untuk mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan kesejahteraan. Masalah ini disoroti oleh Ketua Umum LSM Monitor untuk Negara dan Golongan (MAUNG), Hadysa Prana menyampaikan bahwa permintaan tersebut sangat wajar dan patut mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Selayaknya gaji para hakim di Indonesia memang besar, mengingat peran penting mereka sebagai penegak hukum dan mereka adalah 'wakil Tuhan' yang bertugas di berbagai pengadilan," Tutur Ketua Umum (9/10/24).
Hady juga menambahkan bahwa kesejahteraan hakim selama ini dinilai belum memadai, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi, termasuk operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tuntutan ekonomi yang semakin tinggi membuat beberapa oknum hakim terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah," tambahnya.
Dengan adanya pemerintahan baru yang akan segera terbentuk, Hady berharap presiden terpilih, Jenderal H. Prabowo, dapat lebih memperhatikan kesejahteraan para hakim.
"Presiden baru diharapkan mampu menjamin peningkatan gaji dan kesejahteraan hidup para hakim sehingga mereka bisa fokus menjalankan tugasnya tanpa terganggu oleh masalah ekonomi," Ujarnya
Permintaan kenaikan gaji dan tunjangan bagi hakim di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa.
"Semoga langkah pemerintah untuk menyejahterakan hakim dapat meningkatkan integritas dan profesionalitas lembaga peradilan di tanah air" Pungkasnya mengakhiri
(Red/tim)
0Komentar