Jakarta Selatan,Tribuntujuwali.com
LSM KPK Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, pada 28 Agustus 2024 lalu.
LSM KPK Nusantara merasa kecewa, karena laporan dugaan korupsi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Andalas Bara Sejahtera yang mereka sampaikan belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan.
Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan (Sumsel), Dodo Arman, menyampaikan rasa kecewanya terhadap Kejati Sumsel. "Kasus dugaan korupsi IUP ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 555 miliar. Namun, Kejati Sumsel terlihat lambat dalam menangani kasus ini dan hanya fokus pada dugaan kelalaian tiga ASN dalam pengawasan," kata Dodo dalam orasinya, Rabu (25/9/2024).
Menurut Dodo, permasalahan ini bukan soal kelalaian 3 ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi ada dugaan aktor intelektual yang mendalangi kasus ini.
LSM KPK Nusantara juga membawa bukti berupa dua salinan Surat Keputusan (SK) Nomor: 503/214/KEP/PERTAMBEN/2010 terkait IUP Operasi Produksi PT. Andalas Bara Sejahtera (PT ABS ke KejaksaanAgung.
Ia menyoroti bahwa kedua SK tersebut memiliki nomor yang sama, namun lampiran titik koordinatnya berbeda, sehingga diduga salah satunya merupakan IUP OP Asli tapi Palsu (Aspal).
Dodo juga meminta agar Jaksa Agung membentuk tim khusus untuk mengambil alih penyelidikan kasus ini dari Kejati Sumsel. "Kami meminta Jaksa Agung segera mengambil alih kasus ini dan segera menangkap aktor intelektual yang menjadi biang kerok kasus ini," tegasnya.
Sementara Sekretaris LSM KPK Nusantara Sumsel, D. Erwin Susanto, juga menyampaikan kritik terkait penetapan LD sebagai tersangka. "Penetapan LD sebagai tersangka dalam kasus ini terkesan dipaksakan. Kami menduga LD dijadikan sebagai kambing hitam dan penetapannya merupakan pesanan oknum tertentu," ujar Erwin.
Menurut Erwin, SZ alias Leong, yang saat itu menjabat sebagai Kasi Pengawasan Teknis dan K3L di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, lebih tepat dijadikan tersangka.
Erwin juga membawa bukti berupa salinan SK jabatan LD dari tahun 2009 hingga 2010, yang menunjukkan bahwa saat permasalahan pergeseran titik koordinat IUP PT. ABS terjadi, bukan LD yang menjabat sebagai Kasi Pengawasan Teknis dan K3L.
“Kejati Sumsel sepertinya telah diintervensi pihak tertentu. Oleh karena itu kami mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) mengawasi kinerja Kejati Sumsel secara intensif," tambahnya.
Selain dugaan korupsi terkait IUP PT. Andalas Bara Sejahtera, LSM KPK Nusantara juga melaporkan kasus dugaan korupsi di Perusahaan Umum Daerah Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat. "Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini diselesaikan dengan adil," tandasnya.
LSM KPK Nusantara menegaskan bahwa dugaan korupsi di sektor pertambangan di Sumatera Selatan ini sudah berlangsung terlalu lama. Mereka meminta agar pihak Kejaksaan Agung memberikan perhatian serius dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan cepat.
"Kami sudah beberapa kali melakukan aksi, namun hingga kini hasilnya belum terlihat. Kami berharap agar Kejaksaan Agung segera menyelesaikan kasus ini," pungkas Dodo.
Ditengah aksi, para demonstran juga menggembok pagar Kejaksaan Agung serta membakar ban bekas hingga menimbulkan asap hitam yang mengarah ke dalam Kejagung.
Tak berhenti disitu, para peserta aksi juga terlihat berusaha untuk merobohkan pagar lantaran pihak Kejaksaan Agung belum ada yang mau menerima untuk beraudiensi.
Tak berselang lama, akhirnya LSM KPK Nusantara ditemui untuk audiensi dan menyerahkan bukti pengaduan yang diterima langsung oleh Kasubid Hubungan antar Lembaga Non-Pemerintah pada Puspenkum Lukman Harun Biya S.H., M.H.
Usai beraudiensi dan menerima pengaduan Lukman katakan, "laporan pengaduan diterima dan perkembangan hasil laporan akan segera di informasikan secepatnya," pungkasnya.
(Red/ Edo L)