Surabaya, TRIBUNTUJUWALI.COM - Hari ini, Selasa 13 September 2022 menjadi hari pembuktian Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya bahwa menyampaikan aspirasi tidak hanya dengan cara demonstrasi, membakar ban dan aksi anarkis. Pembuktian ini dilakukan dengan cara cerdas dan elegan berupa menyikapi kenaikan BBM dengan cara Diskusi Interaktif dengan menggandeng Perwakilan Rakyat, pakar ekonomi dan Kepolisian.
Kegiatan Dialog Interaktif yang bertemakan "Urgensi Penyesuaian Harga BBM disaat pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19" yang dilaksanakan di Ruang Sidang Gedung Rektorat Lama Kampus 1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya mendapat apresiasi dari banyak pihak, baik pihak rektorat, para undangan maupun para pemateri.
Pada forum diskusi kali ini, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menggandeng Polda Jatim sebagai pemateri dari segi Keamanan, Pemateri 1 (satu) Sdr. Alfin Maulana, S.E., M.SEI selaku pakar ekonomi sekaligus Dosen Ekonomi UIN Sunan Ampel Surabaya, Pemateri 2 (dua) Sdr. Abdul Ghani Mukhlas, S.Pd.I selaku Anggota Komisi C DPRD Surabaya dan mahasiswa Hukum Universitas se Surabaya.
Sebagai pakar ekonomi, sekaligus Dosen Ekonomi UINSA Surabaya, pemateri Sdr. Alfin Maulana, S.E., M.SEI memberikan wawasan kepada para mahasiswa bahwa :
1. Penyesuaian harga BBM ini adalah sudah menjadi kebijakan pemerintah. Meskipun mendapat respon yang beragam, namun karena BBM bersubsidi dinikmati kebanyakan dari kalangan menengah atas, yaitu dengan prosentase 70% dengan demikian, APBN bisa terselamatkan jika subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dicabut, dan pendapatan atau dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan, UMKM, dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Dari analisis Ekonomi dampak ini dirasakan bagi kalangan menengah ke bawah efek dominor terhadap harga bahan pokok akan naik dan daya beli masyarakat akan menurun, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat.
3. Tapi ketika BBM diumumkan harga naik, maka Bansos harus langsung digelontorkan, ada 3 jenis Bansos yaitu BLT, BSU, Bantuan Angkutan Umum 24,17 triliun dapat bisa menekan angka kemiskinan Strategi ini dinamakan memperkuat bantalan sosial agar kekacauan sosial yang berkepanjangan karena efek inflasi.
4. Yang kita harus kawal Anggaran APBD yang digunakan untuk bantuan kepada masyarakat harus tepat sasaran.
5. Juga menggaris bawahi bahwa kenaikan BBM itu pasti memiliki dampak langsung, yaitu pasti apapun akan naik Namun dengan dampak pendek seperti ini masih bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia yang terkena dampak inflasi.
Sebagai Anggota Komisi C DPRD Surabaya Abdul Ghani Mukhlas, S.Pd.I menerima tuntutan mahasiswa peserta diskusi dan memberikan wawasan diantaranya :
1. Mahasiswa harus paham aturan saat melaksanakan aksi unjuk rasa soal kenaikan harga BBM.
2. Mahasiswa harus kawal strategi memperkuat bantalan Sosial dalam pemberian bansos harus tepat sasaran benar tersampaikan dan dirasakan oleh masyrakat.
3. Diharapkan Mahasiswa menilai se objek mungkin dalam menilai kebijakan pemerintah karena setiap daerah berbeda untuk APBD nya.
Atas pengetahuan dan wawasan dari semua pemateri, mahasiswa peserta diskusi memahami manfaat kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM, namun mahasiswa mengajak semua pihak untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik agar tepat sasaran, Dinas terkait harus benar-benar dapat memberikan data masyarakat yang layak mendapatkan Bantalan Sosial Masyarakat dan Mahasiswa seluruh Indonesia agar berperan aktif dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. (hum.en)
0Comments